Burhanuddin A Rasyid Siap Pimpin Kalbar
Rabu, 06 Juni 2012
Kalbar Butuh Pemimpin di Luar Partai Oposisi
DPP Golkar Backup Morkes-Burhan di Pusat
Pontianak – Banyak program yang mendesak
di Kalbar masih sangkut di berbagai kementerian dinilai sebagai dampak
dari posisi gubernur yang lemah dari partai oposisi di parlemen.
“Gubernur harus ada backup yang kuat di pusat. Selama ini Gubernur Kalbar dari pihak oposisi, sehingga lemah untuk mengurusi APBN, regulasi, dan perhatian SBY di Kalbar kurang,” kata Indra J Piliang, Direktur Eksekutif YHB Indonesia usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) Expert Meeting Visi-Misi calon Gubernur Partai Golkar di Pontianak, Minggu (27/5).
Menurut dia, dibutuhkan hubungan yang baik dan posisi tawar yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga program mendesak yang harus dilaksanakan di provinsi ini bisa dengan mudah terealisasi.
“Kalbar tidak lagi dianggap provinsi oposisi. Sehingga dibutuhkan pemimpin di luar oposisi parlemen,” jelas Indra.
Menurutnya, melalui FGD dibangun sistematika kerja yang lebih partisipatif dengan mendengarkan suara rakyat sebagaimana pernah dilakukan Tim Sukses Morkes Effendi ketika berkeliling ke 14 kabupaten/kota dan digabungkan dengan pendapat para ahli yang menguasai bidang-bidang terkait.
“FGD ini adalah metode partisipatif, sekaligus juga menunjukkan bahwa masalah Kalbar memerlukan kehadiran expert dari dalam dan luar Kalbar,” katanya.
Visi misi yang akan diusung Pak Morkes dan Pak Burhan nantinya, kata Indra, merupakan susunan dari ide, gagasan, suara masyarakat, penelitian, pengamatan, serta pendapat para ahli yang kesemuanya merupakan panduan kerja yang akan dilakukan keduanya bila terpilih.
“Dengan adanya panduan sejak awal, grand design dari Kalbar lima tahun ke depan sudah dicetak dari awal. Bukan sekadar janji, tapi merupakan bagian dari rencana besar,” jelasnya.
Sebagai contoh adalah soal pembangunan pelabuhan internasional di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak dan pembangunan runway baru Bandara Supadio. Soal ketiadaan pelabuhan internasional, sering kali dijadikan alasan investor untuk mengurungkan investasinya.
Sedangkan runway baru dibutuhkan bagi kesiapan menyongsong kebijakan beberapa maskapai yang akan segera mengganti pesawat lama mereka dengan produk lebih baru seperti B737-800 NG, B737-900 ER, maupun Airbus A-330 yang menuntut runway lebih panjang dan lebih kuat daya dukung landasannya.
Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kalbar Ir Zulfadhli menambahkan, memang PDIP sebagai partai oposisi juga menjadi kendala, karena bagaimanapun hubungan partai di pemerintahan pusat sangat memengaruhi hubungan partai yang ada di daerah.
“Apalagi di Kalbar, pada posisi punya ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat,” kata anggota DPR RI dapil Kalbar ini.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama partai koalisi pemerintah itu pasti ingin mendorong bagaimana pemimpin di daerah juga dari kader-kadernya. Ini agar kebijakan bisa sinkron dengan pemerintah pusat.
“Kalau tidak maka sulit untuk daerah itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di pusat. Kalau ingin mendapat akses ke pusat pemimpin harus yang berada di partai koalisi pemerintahan. Golkar siap mem-backup Pak Morkes di pusat,” tegas Zulfadhli.
Ditetapkan pasangan itu oleh DPP sebagai calon dari Golkar, konsolidasi untuk menggerakkan mesin partai, ditambah partai koalisi dan jaringan di luar untuk memenangkan pilgub siap dijalankan.
“Begitu saatnya setelah pendaftaran calon, kita akan memperluas jaringan untuk memantapkan kemenangan ini. Kita tidak bisa target angka, tapi harus menang, bisa mengalahkan incumbent,” ujar Zulfadhli.(jul/*)
“Gubernur harus ada backup yang kuat di pusat. Selama ini Gubernur Kalbar dari pihak oposisi, sehingga lemah untuk mengurusi APBN, regulasi, dan perhatian SBY di Kalbar kurang,” kata Indra J Piliang, Direktur Eksekutif YHB Indonesia usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) Expert Meeting Visi-Misi calon Gubernur Partai Golkar di Pontianak, Minggu (27/5).
Menurut dia, dibutuhkan hubungan yang baik dan posisi tawar yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga program mendesak yang harus dilaksanakan di provinsi ini bisa dengan mudah terealisasi.
“Kalbar tidak lagi dianggap provinsi oposisi. Sehingga dibutuhkan pemimpin di luar oposisi parlemen,” jelas Indra.
Menurutnya, melalui FGD dibangun sistematika kerja yang lebih partisipatif dengan mendengarkan suara rakyat sebagaimana pernah dilakukan Tim Sukses Morkes Effendi ketika berkeliling ke 14 kabupaten/kota dan digabungkan dengan pendapat para ahli yang menguasai bidang-bidang terkait.
“FGD ini adalah metode partisipatif, sekaligus juga menunjukkan bahwa masalah Kalbar memerlukan kehadiran expert dari dalam dan luar Kalbar,” katanya.
Visi misi yang akan diusung Pak Morkes dan Pak Burhan nantinya, kata Indra, merupakan susunan dari ide, gagasan, suara masyarakat, penelitian, pengamatan, serta pendapat para ahli yang kesemuanya merupakan panduan kerja yang akan dilakukan keduanya bila terpilih.
“Dengan adanya panduan sejak awal, grand design dari Kalbar lima tahun ke depan sudah dicetak dari awal. Bukan sekadar janji, tapi merupakan bagian dari rencana besar,” jelasnya.
Sebagai contoh adalah soal pembangunan pelabuhan internasional di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak dan pembangunan runway baru Bandara Supadio. Soal ketiadaan pelabuhan internasional, sering kali dijadikan alasan investor untuk mengurungkan investasinya.
Sedangkan runway baru dibutuhkan bagi kesiapan menyongsong kebijakan beberapa maskapai yang akan segera mengganti pesawat lama mereka dengan produk lebih baru seperti B737-800 NG, B737-900 ER, maupun Airbus A-330 yang menuntut runway lebih panjang dan lebih kuat daya dukung landasannya.
Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kalbar Ir Zulfadhli menambahkan, memang PDIP sebagai partai oposisi juga menjadi kendala, karena bagaimanapun hubungan partai di pemerintahan pusat sangat memengaruhi hubungan partai yang ada di daerah.
“Apalagi di Kalbar, pada posisi punya ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat,” kata anggota DPR RI dapil Kalbar ini.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama partai koalisi pemerintah itu pasti ingin mendorong bagaimana pemimpin di daerah juga dari kader-kadernya. Ini agar kebijakan bisa sinkron dengan pemerintah pusat.
“Kalau tidak maka sulit untuk daerah itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di pusat. Kalau ingin mendapat akses ke pusat pemimpin harus yang berada di partai koalisi pemerintahan. Golkar siap mem-backup Pak Morkes di pusat,” tegas Zulfadhli.
Ditetapkan pasangan itu oleh DPP sebagai calon dari Golkar, konsolidasi untuk menggerakkan mesin partai, ditambah partai koalisi dan jaringan di luar untuk memenangkan pilgub siap dijalankan.
“Begitu saatnya setelah pendaftaran calon, kita akan memperluas jaringan untuk memantapkan kemenangan ini. Kita tidak bisa target angka, tapi harus menang, bisa mengalahkan incumbent,” ujar Zulfadhli.(jul/*)
DPP PAN dan PKS Usung Morkes-Burhan
Senin, 4 Juni 2012
PPP, antara Tambul Husin atau Armyn
Pontianak – Sehari sebelum pendaftaran
kandidat ke KPU Kalbar, masih ada ombak menggoyang perahu pengusung.
Kabar terakhir, DPP PAN menyusul PKS mengeluarkan SK mengusung pasangan
Morkes Effendi- Burhanuddin A Rasyid.
Sumber yang layak dipercaya menyebutkan SK penetapan DPP PAN tertanggal 31 Mei 2012 itu ditandatangani Wakil Ketua Umum Dradjad H Wibowo dan Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan.
Dalam SK itu juga menginstruksikan kepada DPW PAN Kalbar, seluruh jajaran pengurus dan kader memperjuangkan, mendukung, dan berpartisipasi aktif melakukan sosialisasi dan atau kampanye serta memilih pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid.
SK dikabarkan juga menegaskan jajaran pengurus DPW PAN Provinsi Kalbar, pengurus DPD, pengurus DPC dan pengurus DPRt, kader di legislatif dan kader di eksekutif yang tidak melaksanakan surat keputusan ini akan mendapatkan sanksi organisasi. Sementara itu, SK DPP PKS juga menetapkan dukungan buat pasangan Morkes-Burhan ini. SK yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 7 Mei 2012 itu diteken Presiden Lutfhi Hasan Isha dan Sekretaris Jenderal M Anis Hatta.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar Adang Gunawan SE enggan berkomentar banyak. Ia mengatakan sejauh ini komunikasi dengan PAN dan PKS baik-baik saja dan mendapat sambutan baik, terutama terhadap pencalonan Pak Morkes-Burhan maju di pemilukada.
“Yang jelas sudah tidak ada masalah lagi. Selain itu partai-partai yang juga bergabung ke Golkar ada PKNU, PPI, Pakar Pangan, dan PBR. Menyusul partai politik lainnya. Termasuk PPP juga sudah menjalin komunikasi yang baik untuk Kalbar ke depan,” katanya dihubungi Equator via seluler, Minggu (3/6).
Kepanitiaan sedang dibentuk dan pendaftaran direncanakan bersamaan saat deklarasi parpol pengusung. “Usai deklarasi kita langsung mendaftarkan Pak Morkes dan Pak Burhan ke KPU,” jelasnya.
Mengenai kepastian PPP apakah ikut bergabung bersama Partai Golkar untuk mengusung dan memenangkan pasangan ini, Adang mengatakan masih dilakukan komunikasi yang intensif dengan pengurus PPP. “Besar kemungkinan PPP juga akan merapat ke kita. Mudah-mudahan saja,” harap dia.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Kalbar H Ahmadi Usman SAg belum bisa dikonfirmasi terkait arah dukungan partainya. Sebelumnya, PPP sudah menyatakan berkoalisi dengan PAN, PKS, PBR, dan Partai Hanura serta PBB yang dideklarasi 1 April lalu. Ternyata Partai Hanura merapat ke Armyn dengan bargaining cawagubnya adalah Ketua DPD Hanura Kalbar. Sebagai partai tua di perpolitikan Indonesia, PPP Kalbar yang akan mendukung Tambul Husin atau Armyn belum jelas mau mencalonkan siapa untuk wakilnya. Yang pasti akan menambah pecahnya suara untuk menantang incumbent jika memilih Armyn. (jul)
Sumber yang layak dipercaya menyebutkan SK penetapan DPP PAN tertanggal 31 Mei 2012 itu ditandatangani Wakil Ketua Umum Dradjad H Wibowo dan Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan.
Dalam SK itu juga menginstruksikan kepada DPW PAN Kalbar, seluruh jajaran pengurus dan kader memperjuangkan, mendukung, dan berpartisipasi aktif melakukan sosialisasi dan atau kampanye serta memilih pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid.
SK dikabarkan juga menegaskan jajaran pengurus DPW PAN Provinsi Kalbar, pengurus DPD, pengurus DPC dan pengurus DPRt, kader di legislatif dan kader di eksekutif yang tidak melaksanakan surat keputusan ini akan mendapatkan sanksi organisasi. Sementara itu, SK DPP PKS juga menetapkan dukungan buat pasangan Morkes-Burhan ini. SK yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 7 Mei 2012 itu diteken Presiden Lutfhi Hasan Isha dan Sekretaris Jenderal M Anis Hatta.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar Adang Gunawan SE enggan berkomentar banyak. Ia mengatakan sejauh ini komunikasi dengan PAN dan PKS baik-baik saja dan mendapat sambutan baik, terutama terhadap pencalonan Pak Morkes-Burhan maju di pemilukada.
“Yang jelas sudah tidak ada masalah lagi. Selain itu partai-partai yang juga bergabung ke Golkar ada PKNU, PPI, Pakar Pangan, dan PBR. Menyusul partai politik lainnya. Termasuk PPP juga sudah menjalin komunikasi yang baik untuk Kalbar ke depan,” katanya dihubungi Equator via seluler, Minggu (3/6).
Kepanitiaan sedang dibentuk dan pendaftaran direncanakan bersamaan saat deklarasi parpol pengusung. “Usai deklarasi kita langsung mendaftarkan Pak Morkes dan Pak Burhan ke KPU,” jelasnya.
Mengenai kepastian PPP apakah ikut bergabung bersama Partai Golkar untuk mengusung dan memenangkan pasangan ini, Adang mengatakan masih dilakukan komunikasi yang intensif dengan pengurus PPP. “Besar kemungkinan PPP juga akan merapat ke kita. Mudah-mudahan saja,” harap dia.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Kalbar H Ahmadi Usman SAg belum bisa dikonfirmasi terkait arah dukungan partainya. Sebelumnya, PPP sudah menyatakan berkoalisi dengan PAN, PKS, PBR, dan Partai Hanura serta PBB yang dideklarasi 1 April lalu. Ternyata Partai Hanura merapat ke Armyn dengan bargaining cawagubnya adalah Ketua DPD Hanura Kalbar. Sebagai partai tua di perpolitikan Indonesia, PPP Kalbar yang akan mendukung Tambul Husin atau Armyn belum jelas mau mencalonkan siapa untuk wakilnya. Yang pasti akan menambah pecahnya suara untuk menantang incumbent jika memilih Armyn. (jul)
Senin, 28 Mei 2012
Zulfadhli : Kalbar Perlu Pemimpin Yang Memiliki Jaringan Kuat di Pusat
Selasa, 29 Mei 2012 - 11:28:42 WIB
Kategori: Berita
Oleh : Muhammad Alex
Untuk membangun Kalbar yang maju, adil dan sejahtera. Sinergisitas antara pusat dan daerah wajin terbentuk. Sinergisitas yang dimaksud adalah hubungan baik yang terikat kokoh sekaligus bargaining position yang kuat.
“Tanpa sinergistas tersebut, Kalbar akan sangat susah berkembang. Apalagi di Kalbar, pada posisi punya ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kalbar Ir Zulfadhli menambahkan,
Menurutnya, pemerintah pusat dalam hal ini partai koalisi pemerintah dipastikan sangat ingin mendorong bagaimana pemimpin di daerah yang berasal dari partai koalisi untuk sinergis dan sinkron dengan pusat. Dengan demikian akses dan peluang untuk membesarkan daerah akan besar.
“Kalau tidak maka sulit untuk daerah itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di pusat. Kalau ingin mendapat akses ke pusat pemimpin harus yang berada di partai koalisi pemerintahan. Golkar siap mem-backup Pak Morkes di pusat,” tegas Zulfadhli saat menghadiri agenda FGD Expert-Meeting Visi-Misi Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid, Minggi (27/5/2012).
Ditambahkanya, pemimpin Kalbar sekarang berasal dari partai opisi yang bagaimanapun sangat berpengaruh dalam membina hubungan dengan daerah.
Selainitu, Zulfadhli juga menambahkan bila konsolidasi parti dan partai koalisi akan segera digerakan. “Mesin sudah siap, tinggal bergerak. Sehabis pendaftaran nanti mesin akan kami pacu semaksimal mungkin,” ujarnya.
Targetnya hanya satu, memenangkan Gubernur Kalbar, tegasnya.
Datangkan Ahli, Morkes Siap Kampanye
Sumber Foto : pontianakpost.com
"Agar Kalbar tidak dianggap oposisi di Parlemen, dibutuhkan pemimpin di luar oposisi di parlemen"
SuaraKalbar.com - Guna mempertajam visi dan misinya,
Morkes Effendi dan Burhanuddin A Rasyid, gelar agenda Focus Group
Discussion (FGD) “Expert Meeting” dengan mengundang para ahli.
Dalam acara yang terselenggara atas kerjasama dengan Yayasan Harkat
Bangsa (YHB) Indonesia hadir Dr. Jaleswari Pramodhawardani (Peniliti
LIPI), Philips J Vermonte (Peneliti CSIS), Professor Syarif Ibrahim
Alqadrie M.Si (Dosen Universitas Tanjung Pura), Dr. Marcus Lukman, S.H.,
M.H (Dosen Universitas Tanjung Pura), Prof. Edy Suratman (Dosen
Universitas Tanjung Pura), Drs. Gusti Suryansyah Amiruddin, M.Si
(Budayawan), H Zulfadli (Anggota DPR-RI), dan DR Leo Sutrisno.
Dalam agenda tersebut, Morkes mengatakan bila tujuan dari FGD dengan
mendatangkan para ahli merupakan rangkaian akhir dari FGD yang pernah
dilakukian partai Golkar di 14 Kota/Kabupaten di Kalbar. “Setelah
mendengar apa yang diingkan rakyat, kami ingin meminta saran pada para
ahli untuk merumuskan prioritas dan model kebijakan yang tepat bagi
Kalbar,” urainya.
Selain itu, Morkes juga menegaskan bila dirinya secara mental sangat siap untuk maju sebagai Gubernur Kalbar. “Secara fisik, mental dan organisasi pemenangan kami sudah siap menghadapi Pilgub mendatang,”
Sementara itu, Direktur YHB Indonesia mengatakan, Indra J Piliang, FGD
ini adalah metode partisipatif, sekaligus juga menunjukkan bahwa masalah
Kalbar memerlukan kehadiran expert dari dalam dan luar Kalbar.
Lebih lanjut ia menegaskan bila visi misi yang akan diusung Pak Morkes
dan Pak Burhan nantinya, merupakan susunan dari ide, gagasan, suara
masyarakat, penelitian, pengamatan, serta pendapat para ahli yang
kesemuanya merupakan panduan kerja yang akan dilakukan keduanya bila
terpilih.
Indra yang juga merupakan pengurus DPP Golkar menambahkan untuk
menyelesaikan problem-problem di Kalbar tidak cukup hanya dengan visi
misi tetapi perlu didukung dengan kekuatan parlemen.
Dikatakannya, perlu hubungan baik dan posisi tawar yang kuat antara
Kalbar dengan Pemerintah Pusat sehingga Kalbar bisa lebih maju. “Agar
Kalbar tidak dianggap oposisi di Parlemen, dibutuhkan pemimpin di luar
oposisi di parlemen,” terangnya.
Jembatan Emas Utara-Selatan
"Kami ingin menghubungkan kekuatan utara dan selatan di sepanjang pantai
Kalbar. Mudah-mudahan membangkitkan semangat masyarakat, bukan hanya di
pesisir, tetapi juga pedalaman." (Morkes-Burhanuddin)
Morkes-Burhanuddin Makin Mapan
Suarakalbar.com - Ketika banyak calon gubernur yang
masih mencari dukungan dari partai politik, Morkes Effendi bergerak cepat.
Komunikasi politik secara tingkat tinggi dijalin, bukan saja di Pontianak,
melainkan juga di Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, tokoh masyarakat Sambas,
Burhanuddin Ar Rasyid diboyong sebagai pasangan.
"Ya, kami sering bertemu untuk berdiskusi. Terakhir, Pak Burhanuddin datang ke Ketapang, ketika saya mengadakan acara dengan masyarakat," kata Morkes Effendi, ketika ditanya Suara Kalbar.
"Ya, kami sering bertemu untuk berdiskusi. Terakhir, Pak Burhanuddin datang ke Ketapang, ketika saya mengadakan acara dengan masyarakat," kata Morkes Effendi, ketika ditanya Suara Kalbar.
Kedekatan Morkes dengan
Burhanuddin sudah dijalin sejak sama-sama menjadi Bupati di Kalbar. Morkes
pernah menjadi Bupati Ketapang sejak tahun 2000-2010. Sementara, Burhanuddin
menjadi Bupati Sambas sejak 2001-2011. Boleh dikatakan, Burhanuddin adalah
tokoh wilayah utara Kalbar, sementara Morkes menjadi tokoh wilayah selatan
Kalbar.
"Kami ingin menghubungkan
kekuatan utara dan selatan di sepanjang pantai Kalbar. Mudah-mudahan
membangkitkan semangat masyarakat, bukan hanya di pesisir, tetapi juga
pedalaman. Tetapi, sampai sejauh ini, belum ada keputusan resmi," ujar
Gusti Hersan, tokoh Partai Golkar Kalimantan Barat.
Partai Golkar sama sekali tak
membutuhkan partai lain untuk mengusung pasangan sendiri. Akan tetapi, partai
ini tetap melakukan komunikasi dengan partai-partai lain.
"Di pemerintahan pusat, kami
kan bergabung dalam Sekretariat Gabungan. Jadi, kami berkomunikasi dengan
Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan PKB. Namun tak menutup diri untuk
partai-partai lain," ujar Adang Gunawan, sekretaris DPD Partai Golkar
Kalbar.
Sementara itu, Ketua Balitbang
DPP Partai Golkar, Indra J Piliang, menyampaikan bahwa kemungkinan duet
Morkes-Burhanuddin sangat besar.
"DPP Partai Golkar belum
memberikan keputusan resmi. Mungkin akhir April 2012. Tapi Ketua Umum Aburizal
Bakrie menegaskan pentingnya komunikasi dengan semua partai, terutama yang
bergabung di pemerintahan nasional. Bagaimanapun, Kalbar membutuhkan dukungan
politik maksimal dari pusat," ujar Indra J Piliang.
Dari status facebook Dato Morkes
Effendi, bisa dibaca pertemuan Morkes dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar
Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad, didampingi
oleh Indra J Piliang dan Adang Gunawan. Pertemuan itu terjadi pada hari Rabu,
tanggal 14 Maret 2012.
"Pertemuan biasa saja. Kami
banyak bicara soal Kalbar ke depan," ujar Morkes, ketika ditanya soal
pertemuan itu. Namun, kelihatan sekali Morkes semakin sumringah usai
pertemuan itu.
Apa itu lampu hijau dari DPP Partai Golkar? Kita lihat saja nanti.
Apa itu lampu hijau dari DPP Partai Golkar? Kita lihat saja nanti.
Langganan:
Postingan (Atom)